Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkap hasil asesmen terkini mengenai pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Macau. KPU menyebut kemungkinan https://www.mrpizzapasadena.com/ hanya akan ada 4 TPS untuk para WNI.
“Berdasarkan koordinasi PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) kepada KPU dan sebagaimana usulan teman-teman PPLN Hong Kong, maka layanan pemilih di TPS itu akan dilakukan perubahan metode. Jadi akan digelar, seingat saya ya, di Hong Kong 4 TPS, kemudian yang lain menggunakan metode pos,” jelas Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari kepada wartawan, Rabu (27/12/2023).
Sementara itu, kata Hasyim, metode pos dipilih untuk menyesuaikan karakter demografis pemilih. Metode tersebut juga dipilih agar tidak menimbulkan kerumunan.
KPU pun akan menggelar rapat pleno terbuka dengan mengundang perwakilan parpol, timses pasangan calon, Bawaslu, dan DKPP. Rapat pleno itu rencananya akan digelar Kamis (28/12).
Nantinya, dalam rapat itu akan membahas terkait perubahan detail metode pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri, sesuai dengan asesmen terkini. Sebab, KPU sebelumnya telah menetapkan metode pemungutan suara di luar negeri pada Minggu (2/7). Namun, terjadi beberapa perubahan dinamika politik dan demografi pemilih setempat.
“Ada lagi yang terjadi perubahan seperti di Frankfurt. Pemilih kita kan banyak tuh, itu ada (perubahan) metode dari TPS ke pos. Demikian juga London, kemudian beberapa tempat yang lain. Nanti kita bahas tanggal 28 Desember 2023,” ungkap Hasyim.
Sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Macau menjadi polemik lantaran kebijakan Beijing. KPU pun mempertimbangkan pemungutan suara di Hong Kong dan Macau dilakukan melalui metode pos dengan total 164.691 pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kawasan tersebut.
Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan jika pihaknya mengalami kendala izin di Hong Kong dan Macau. Idham mengatakan jika Kementerian Luar Negeri Tiongkok menghormati Pemilu 2024 yang digelar oleh Indonesia.
Namun, kata dia, Beijing menekankan jika pelaksanaan Pemilu tersebut bersinggungan dengan hari libur nasional di Hong Kong dan Macau. Sebab itu, Idham mengatakan pemerintah China tidak merekomendasikan untuk menggelar pemungutan suara di dua kawasan tersebut.
“Pemerintah Tiongkok tidak memberikan rekomendasi untuk mengadakan pemilu, pemungutan suara, atau pendirian TPS LN (tempat pemungutan suara luar negeri) di luar premis Konsulat Jenderal RI, dengan pertimbangan pada tanggal 13 Februari 2024 masih dalam suasana liburan nasional Chinese New Year,” ujar Idham, Selasa (28/11).
Idham menjelaskan jika pemerintah China mengizinkan untuk pemungutan suara digelar di KJRI sebagai premis Indonesia. Namun, yang menjadi masalah, Idham mengatakan pemungutan suara secara terpusat di KJRI akan berdampak terhadap kondusivitas setempat, lantaran banyaknya DPT di dua kawasan itu.
Hal itu pun, kata Idham, menjadi salah satu alasan pihaknya untuk mempertimbangkan pemungutan suara di Hong Kong dan Macau menggunakan metode pos.
“Jika ada TPS LN di lokasi gedung KJRI berpotensi akan ada antrian yang panjang mengular ke jalan utama kota Hong Kong, karena luas area gedung di Hong Kong pada umumnya sempit, efek padatnya kota tersebut,” kata Idham.